Puyer’s Go Blog

Say No To Puyer,Stop Polypharmacy And Back To Guidline(EBM)

Dokter Perlu Perhatikan Obat Racikan Pada Anak

Thursday, May 23 2013 Written by Fetika Andriyani

Racikan Puyer Bayi

RRI-Jogja News/L-06, Dokter kerap memberikan resep obat racikan pada anak yang dibuat dengan cara membuat puyer dari sejumlah sediaan obat.

Racikan obat dewasa yang diberikan dengan dosis tertentu pada anak harus diwaspadai karena obat yang biasa digunakan untuk dewasa berpotensi bahaya bagi bayi dan anak.

Hasil desertasi pada ujian promosi doktor terbuka di UGM yang disampaikan Chairun Widyaningsih mengungkap kesalahan penghitungan dalam pemberian resep racikan beresiko terhadap munculnya overdosis atau under dosing.

Resiko lain yang mungkin muncul seperti penggunaan formula yang tidak sesuai untuk anak, serta seleksi senyawa yang tidak tepat.

Selain itu, peracikan obat yang diberikan pada pasien tanpa dilakukan uji klins sangat beresiko bila digunakan pada pasien anak yang lebih rentan terjadi efek samping obat.

Dari hasil penelitian terhadap 22 dokter yang tersebar di lima kabupaten kota di DIY diketahui bahwa pertimbangan dokter untuk meresepkan obat racikan disebabkan karena tidak adanya sediaan obat untuk anak, keyakinan dokter bahwa obat racikan lebih manjur serta obat racikan dilakukan atas permintaan orangtua pasien dengan alas an puyer lebih mudah diberikan pada bayi dan anak dibandingkan obat dalam bentuk tablet atau kapsul.

Sumber : rrijogja

May 27, 2013 Posted by | Artikel | Leave a comment

Jual Obat Mahal, Dokter Dapat Bonus Mobil dari Perusahaan Farmasi

Tribunnews.com – Selasa, 19 Februari 2013 01:53 WIB

TRIBUNNEWS.COM,PALEMBANG–Kongkalikong penjualan obat ternyata menguntungkan semua pihak yang terlibat. Dokter mendapat jatah 10-20 persen dari harga obat yang diberikan perusahaan farmasi.

Sementara sales marketing yang menjembatani transaksi juga kecipratan bonus gaji berlipat. Konspirasi berlangsung secara terbuka di Palembang.

Sales perusahaan farmasi beramai-ramai mendatangi tempat praktik dokter membawa brosur obat dan penawaran kerjasama. Dokter tugasnya hanya menuliskan resep obat mahal produksi perusahaan tersebut.

Bila penjualan berlangsung lancar, perusahaan farmasi juga dengan mudah memenuhi permintaan dokter.

“Bisa sampai puluhan juta keluarkan uang untuk kebutuhan oknum dokter. Uang itu diperoleh dari jumlah obat yang laku dijual oleh dokter. Mau mobil baru, tinggal telepon,” ujar Dayat, seorang sales distributor perusahaan farmasi, Jumat (8/2).

Bonus atau dana sponsor yang diberikan kepada oknum dokter tersebut dihitung berdasarkan keuntungan penjualan obat.

“Kami juga tidak sembarangan kasih. Kami hitung apakah dokter itu berhasil menjual obat dari kita dengan jumlah yang disepakati atau tidak. Kalau berhasil, baru kami berani kasih bantuan sponsorship,” ungkapnya.

Pengakuan seorang dokter yang enggan disebutkan namanya, kongkalikong ini tambah berjalan mulus apabila sales menjalin kerjasama dengan dokter praktik yang langsung menyediakan obat untuk pasien (tidak dibeli di apotek). Bahkan, ada satu oknum dokter yang hanya menulis resep obat hanya dari dua merek.

Dokter harus menyediakan merek tertentu karena sebelumnya telah terjalin kesepakatan dengan sales obat. Kerjasama itu bervariasi, mulai dari satu sampai lima tahun.

Sales bisa memutuskan perjanjian apabila oknum dokter tak lagi mencantumkan obatnya di resep. Dampak yang dirasakan misalnya, sales menarik dan menghentikan pembayaran kredit mobil.

Menurut dokter sumber Tribun ini, sebenarnya setiap produsen obat itu telah memiliki buget promosi. Meski tidak menjalin kesepakatan dengan sales obat, dia tetap dibantu ketika butuh pinjaman mobil untuk menghadiri seminar di luar kota.

Obat yang ditawarkan oleh sales umunya merupakan golongan obat paten dengan harga yang lebih mahal jika dibandingkan obat generik. Dokter incaran tentu saja dokter yang memiliki jumlah pasien lebih banyak.

“Kami cari dokter yang pasiennya banyak atau dokter spesialis penyakit tertentu yang belum begitu banyak di Palembang. Ini yang akan melancarkan pencualan obat,” tutur Tono.

Transaksi dan pemberian layanan ekstra bagi dokter dengan menjadi sponsornya tidak dilarang dalam bisnis penjualan obat. Ia berani memastikan transaksional seperti ini dilakukan oleh distributor obat mana pun.

Perbedaan konsep pemberian bonus dibedakan berdasarkan jenis perusahaan distributor obat. Khusus untuk perusahaan distributor berbendera luar negeri terikat oleh aturan yang melarang pemberian barang tertentu. Anak perusahaan farmasi internasional yang berbisnis di Indonesia tidak dapat melakukan transaksi sebebas distributor asal dalam negeri. Mereka terikat dengan aturan yang ditetapkan oleh perusahaan.

“Kalau untuk perusahaan internasional seperti saya ini tidak semua boleh dilakukan, kami terikat aturan, tidak sebebas perusahaan dalam negeri yang sampai berani memberikan DP mobil,” ungkapnya.

Dia mengatakan, biasanya dokter minta tiket pesawat perjalanan ke luar kota dan luar negeri, akomodasi tertentu seperti biaya sewa kendaraan operasional selama berada di luar kota, penginapan hotel dengan tarif beragam.

Berbagai keperluan ini juga termasuk kepentingan seminar atau pun workshop resmi yang diselenggarakan lembaga tertentu. “Biasanya mereka (oknum dokter, Red) telepon atau ngabari ketika kita visit (ke tempat praktik dokter). Kalau mereka butuh sponsor untuk keperluan tertentu di luar kota, tidak pakai basa basi, langsung ngomong. Saya butuh Rp 10 juta misalnya, atau saya butuh tiket nih,” tuturnya.

Pertanyaan muncul, kenapa para sales obat ini sanggup memberikan ‘bantuan’ dengan jumlah yang besar? Dari mana dana mereka peroleh? Ternyata selisih penjualan obat sangat signifikan. Perusahaan distributor tertentu memiliki angka diskon yang berbeda yang diberikan kepada dokter sebagai user mereka.

Jumlah diskon ini tidak seluruhnya dikeluarkan kepada sang dokter yang membeli obat tersebut. Marketing biasa memainkan angka keuntungan pada selisih diskon tersebut. Misalnya untuk satu merek obat mendapat diskon sebesar 50 persen dari perusahaan, jumlah itu tidak diberikan sepenuhnya kepada dokter.

Marketing hanya memberikan diskon harga 10, 15 atau 20 persen. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh akan menjadi lebih besar. Dari keuntungan inilah kemudian biaya ‘servis’ tadi diperoleh.

Sales bisa memperoleh untung besar dengan sistem seperti ini. Ia akan lebih cepat memenuhi target penjualan yang diberikan oleh perusahaan. Keuntungan yang diperolehnya bisa satu bulan gaji, bahkan lebih jika ia berhasil closing sesuai yang ditargetkan oleh perusahaannya.

“Dokter juga untung, mereka juga dapat sponsor dari kami. Kalau mau apa tinggal kontak,” terangnya.

Sumber : tribunnews

February 19, 2013 Posted by | Artikel | Leave a comment

Pengetahuan Orangtua Mengenai Obat Puyer di Poliklinik Umum Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI-RSCM

Soepardi Soedibyo, Effie Koesnandar

Abstrak
Latar belakang. Obat puyer telah lazim diterima oleh masyarakat, hal ini tidak terlepas dari kebiasaan dokter yang sering meresepkannya. Peresepan obat puyer mulai banyak dikritisi, bahkan menjadi topik menarik saat diseminarkan. Dalam era evidence based medicine (EBM) saat ini, peresepan obat puyer perlu dikaji kembali sehingga sesuai dengan kaidah praktik peresepan dan pembuatan obat yang baik.
Tujuan. Mengetahui bagaimana pengetahuan, sikap dan perilaku orangtua yang datang ke Poliklinik Umum Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI-RSCM mengenai peresepan obat puyer.
Metode. Desain studi deskriptif cross sectional, pengambilan sampel secara konsekutif dilakukan selama bulan Juni 2008, dengan menggunakan kuesioner sederhana yang berisi 10 pertanyaan. Subjek penelitian adalah orangtua pasien yang datang pada periode penelitian dan bersedia mengisi kuesioner penelitian.
Hasil. Dari 119 responden, 111 responden (93,3%) diantaranya pernah mendapatkan obat puyer. Sebaran umur, pendidikan, dan pekerjaan responden, berturut-turut didapatkan responden berusia >30-40 tahun (57,1%), pendidikan kategori sedang (59,7%), dan mempunyai status bekerja (65,5%). Sebaran responden lebih banyak pada umur anak antara 1-5 tahun (47,1%), jumlah anak 1-3 orang (85,0%), jumlah obat dalam satu puyer lebih dari satu macam (64,9%), dan obat diperoleh di apotik (59,5%). Responden yang tidak menyukai obat puyer (58,6%), terutama responden, berturut-turut (57,7%), (56,8%), dan (62,2%) menyatakan harga obat, kemanjuran, dan ketepatan dosis obat puyer sama saja dengan obat sirup.
Kesimpulan. Hampir semua responden pernah mendapatkan obat puyer. Responden lebih banyak yang menyatakan tidak menyukai obat puyer, serta menilai harga, kemanjuran dan ketepatan dosis obat puyer sama saja dengan obat sirup. (Sari Pediatri 2009;10(6):397-403).
Kata kunci: pengetahuan, orangtua, obat puyer

Unduh Fulltext (dibutuhkan Adobe Acrobat)

Sumber : IDAI

April 16, 2012 Posted by | Artikel | Leave a comment

Polypharmacy and its risks on the rise

NEW research showing a high prevalence of polypharmacy in older Australians has highlighted the need to help patients better manage their ever more complex medical regimens.

 

The study, published in the MJA, was based on a postal survey sent to a random sample of 4500 Australians aged 50 years and older. Just over a third responded. It found that 43% of participants had taken five or more medicines (conventional and/or complementary) in the previous 24 hours and 87% had taken at least one medicine over the same time frame. (1)

 

The authors found that polypharmacy (defined as five or more medications taken in 24 hours) was significantly associated with increasing age — 66% of participants aged 75 years and older were taking five or more medications.

 

The research found that polypharmacy had increased since the National Health Survey in 1995, as had the proportion of people taking lipid-lowering agents and antidepressants. (2)

 

The authors stressed the need to support safe and effective use of medicines and called for “further research into appropriateness of medicines use”.

 

“Although medicines can play a pivotal role in the quality of life of older people, polypharmacy can contribute to non-adherence and increase the risk of adverse drug reactions”, the authors wrote.

 

Another recent study of polypharmacy in older Canadians backed this view. Researchers found that 12% of people aged 65 years and older who were taking five or more medications experienced a side effect that required medical attention compared with just 5% of seniors taking only one or two medications. (3)

 

“Even when controlling for age and number of chronic conditions, the number of prescription medications was associated with the rate of emergency department use”, the Canadian authors wrote.

 

Professor Leon Flicker, professor of geriatric medicine at the University of WA, said the issue grew more pressing as people aged because older people were less able to clear drugs from their systems and were more sensitive to drug side effects.

 

He said managing patients on multiple medications was complicated, especially those with more than one condition, because the guidelines for different medicines were usually built around single diseases.

 

“GPs are obviously the linchpin as they are in a position to coordinate care across multiple specialists — but it is demanding work, especially when you’re talking about multiple medications, and it does require time.”

 

The Australian researchers also found that complementary medicines, particularly fish oil and glucosamine, were used by 46% of participants.

 

Rohan Elliot, a senior aged care pharmacist at Austin Health and a senior lecturer in pharmacy at Monash University, said regular medication reviews should ideally incorporate a home visit to obtain an accurate medication list, including over-the-counter and complementary medicines.

 

Dr Janette Randall, chair of the board at NPS, said GPs could make more use of home medicine reviews. She said the rules for reviews had recently changed and GPs could now refer patients directly to an accredited pharmacist of their choice.

 

“GPs have not used home medicine reviews much because they never knew who would be doing the review and the quality of those reviews was variable — but that barrier has gone”, Dr Randall said.

 

One of the study’s authors, Dr Marie Pirotta, a senior lecturer in the department of general practice at the University of Melbourne, said the home medicines review scheme was a “great initiative”.

 

She said part of the reason why patients were on so many medications was that it was easier to start someone on a medication than it was to stop one. “As GPs, we need to be much better at reviewing medicines and their role in a person’s treatment plan over time.”

 

- Amanda Bryan

 

1. MJA 2012; 196: 50-53
2. Australian Bureau of Statistics: National Health Survey: Use of Medications, Australia, 1995
3. Fam Pract 2012; 5 January

 

Posted 16 January 2012

Source : Mjainsight.com

January 16, 2012 Posted by | Artikel | Leave a comment

Diperkirakan 6000 Obat Yang Beredar di Indonesia Tidak Rasional

Penggunaan Obat yang Rasional
Lusia Kus Anna | Selasa, 31 Mei 2011 | 10:59 WIB

Oleh: Irwan Julianto

Masyarakat Indonesia dikepung ribuan merek obat. Anda boleh percaya atau tidak, lebih dari 40 persen obat jadi yang beredar di Indonesia tidak rasional. Selain justru bisa membahayakan kesehatan, juga merupakan pemborosan.

Tak kurang dari Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Farmakologi Indonesia dan Guru Besar Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Prof dr Iwan Dwiprahasto, MMedSc, PhD menyatakan keprihatinan ini dalam wawancara di Jakarta 11 Mei lalu.

Pada dekade 1980-an, Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan (POM Depkes) RI waktu itu, Prof Midian Sirait, menarik 285 merek obat dan obat kombinasi dari peredaran karena dinilai tidak rasional dan ada bukti dari sejumlah negara mengenai aspek keamanan dan khasiatnya.

Menurut Iwan, sekarang ada lebih dari 14.800 merek obat jadi di Indonesia dan sekitar 6.000 di antaranya diperkirakan tidak rasional. Obat-obat itu masuk dan diterima Direktorat Jenderal POM Depkes ketika belum ada sistem evaluasi obat yang baik. Contohnya obat tetes mata, obat mag dan tukak lambung, obat flu, serta obat batuk campuran.

Obat batuk campuran, misalnya, mencampurkan antitusif untuk menekan batuk yang terus-menerus dan ekspektoran diindikasikan untuk batuk berlendir. Hal ini tidak logis. Obat tetes mata juga tidak rasional karena mencampurkan obat steroid dan antibiotik.

Yang lebih tidak masuk akal lagi adalah obat mag yang mencampurkan berbagai jenis obat yang sebagian bertentangan indikasinya, seperti aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, skopolamin, semitikon dan dimetikon (untuk menetralkan asam lambung), kafein yang menyegarkan, hingga penenang seperti codein.

Tentang obat-obat penghilang nyeri campuran dengan steroid yang banyak menimbulkan efek samping, seperti gagal ginjal dan moonface, Iwan menegaskan bahwa obat-obat analgetik seharusnya tidak boleh dikombinasikan dengan steroid. Nyatanya, di apotek-apotek daerah tersedia obat kombinasi NSAID, misalnya fenilbutason dengan steroid seperti prednison, dan vitamin. Ini sama sekali tidak rasional dan dapat membahayakan pasien.

Mitos “obat paten”

Sejak tahun 1980-an Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengampanyekan perlunya setiap negara memiliki Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) agar tak perlu jumlah merek obat begitu banyak yang sebagian tidak rasional. Prof Iwan, yang juga anggota Komite Nasional DOEN menyatakan bahwa hampir 70 persen produk industri farmasi di seluruh dunia termasuk dalam kategori non-esensial dan duplikatif. Di Indonesia tak terkecuali.

Tentang mahalnya harga obat “jiplakan” yang tidak rasional, berlipat kali daripada harga obat generik padahal sebenarnya masa paten obat originator-nya sudah lewat, Iwan menjelaskan bahwa tingginya harga obat, khususnya untuk obat merek dagang, bukan merupakan isu yang begitu saja muncul di permukaan.

Obat telah menjadi komoditas ekonomi yang penetapan harganya diserahkan pada mekanisme pasar. “Pada situasi ini, obat telah kehilangan rohnya sebagai bagian dari hak individu untuk dapat sembuh dari penyakit atau memperpanjang usia karena kemampuan ekonomi seseorang menjadi kendala untuk mencapai tujuan tersebut,” katanya.

Ditambahkan, berbedanya harga obat antarnegara dan antarpelayanan kesehatan di satu negara menunjukkan bahwa harga obat tidak sepenuhnya didasarkan pada harga pabrik semata, tetapi juga kompetisi tidak sehat yang terjadi di pasar.

Obat yang oleh suatu industri farmasi semula ditetapkan dengan harga yang jauh lebih murah dari kompetitornya akhirnya harus menyesuaikan (menaikkan harga) dengan hargar yang ditetapkan oleh industri farmasi yang telah terlebih dahulu memiliki brand image.

Sebagai contoh di Indonesia, harga siprofloksasin merek dagang (branded generic) yang patennya sudah habis tahun 2003 bervariasi mulai Rp 1.200 hingga lebih dari Rp 29.000, padahal siprofloksasin generik hanya Rp 345.

Bayangkan, harga obat generik bermerek ada yang hampir seratus kali lebih mahal dibandingkan obat generik biasa, padahal isi dan khasiatnya sama. Dan sebenarnya obat generik bermerek hanyalah ‘ jiplakan” obat originator yang dibuat dengan riset mahal.

Celakanya, masyarakat awam dan sebagian dokter justru sudah telanjur salah kaprah menganggap obat generik bermerek sebagai “obat paten”. Padahal, mahalnya harga obat generik bermerek sama sekah tidak rasional. Absurd.

Di tengah belantara ribuan merek obat, mulai dari yang generik dan esensial hingga obat-obat merek dagang baik yang originator maupun obat generik bermerek, konsumen harus cerdas.

“Konsumen yang cerdas kalau perlu tak meminum obat walaupun diresepkan oleh dokter. Kalau diberi antibiotik, harus tanya ke dokter untuk apa. Tidak semua ke1uhan sakit seperti flu atau radang tenggorokan (faringitis) membutuhkan antibiotik. Kalau memang ada infeksi bakteri, bukan infeksi virus, dan harus diberi antibiotik, harus diminum sampai habis,” ujar Prof Iwan.

Khusus untuk puyer yang biasanya diresepkan untuk bayi dan anak-anak, ia menyarankan sebaiknya orangtua menanyakan apa saja komponen obat di dalamnya. Jika ada antibiotik, mintalah untuk dikeluarkan dari racikan. Tentang polifarmasi, peresepan berbagai jenis obat sekaligus disarankan untuk diwaspadai dan tak bisa dianggap sepele.

“Tidak mustahil ada interaksi antarjenis obat yang justru akan merugikan pasien. Sebagai contoh, ada orang yang kemampuan untuk memetabolisme obat amat cepat, tapi ada juga orang yang kemampuan metabolismenya amat lambat. Kedua kelompok tersebut tidak begitu saja bisa diberikan obat dengan dosis yang sama. Pada kelompok metabolisme lambat, dosis beberapa jenis obat harus diturunkan karena dapat menimbulkan efek toksik. Di era personalized medicine, pemberian obat harus sangat mempertimbangkan faktor-faktor biologis individu agar obat yang diberikan tidak mencelakakan pasien” kata Prof Iwan.

http://health.kompas.com/index.php/read/2011/05/31/10591398/Penggunaan.Obat.yang.Rasional

May 31, 2011 Posted by | Artikel | Leave a comment

50% Antibiotik Salah Guna

Penggunaan antibiotik yang tidak tepat menimbulkan penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan. Jika ini berlanjut, akan banyak penyakit infeksi tidak bisa disembuhkan.”

Sri Indrawaty Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes

SEKITAR 50% antibiotik di Indonesia diguna kan secara tidak tepat.

Kondisi itu meningkatkan ancaman bakteri kebal antibiotik.

Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Sri Indrawaty di Bekasi, kemarin.

Menurut Sri, contoh ketidaktepatan penggunaan itu antara lain 40% anak penderita diare akut diberi oralit dan antibiotik. Padahal semestinya tidak perlu. Selain itu, hanya 50%70% penderita pneumonia yang mendapat terapi antibiotik secara tepat.

“Penggunaan antibiotik se cara tidak tepat tidak hanya terjadi di Indonesia. Akibatnya, semakin banyak ditemukan kuman di dunia yang kebal terhadap antibiotik,” ujarnya.

Beberapa kuman yang diketahui kebal terhadap antibiotik antara lain methicillin-resistent stapphylococcus (MRSA), vancomycin-resistent enterococci (VRE), dan clebsiella pneumoniae. Infeksi ketiganya menimbulkan penyakit yang sulit disembuhkan.

Selain itu, sambung Sri, hasil penelitian Antimicrobial Resistent in Indonesia (AMRINstudy) yang melibatkan 2.494 masyarakat responden, diketahui 43%-nya terinfeksi bakteri penyebab gangguan pencernaan Escherichia coli (E-coli) yang kebal terhadap berbagai jenis antibiotik. Seperti, ampisilin (34%), ko-trimoksazol (29%), dan kloramfenikol (25%).

“Jika ini berlanjut, antibiotik yang biasa digunakan tidak lagi mampu bekerja optimal dan akan banyak penyakit infeksi tidak bisa disembuhkan karena membutuhkan antibiotik jenis baru,” cetusnya.
Dengan resep Untuk mencegah hal itu, sesuai anjuran Badan Kesehatan Dunia (WHO), Sri mengingat kan masyarakat untuk menggunakan antibiotik secara bijak.
Antara lain, dengan tidak sembarang mengonsumsi antibiotik tanpa resep dokter. Antibiotik juga tidak perlu digunakan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan virus.

“Pilek, batuk, dan diare pada umumnya tidak memerlukan antibiotik, karena penyakit itu disebabkan virus, bukan bakteri,” imbuh Sri.

Kebiasaan cuci tangan menggunakan sabun atau antiseptik juga penting diterapkan untuk mengendalikan penyebaran bakteri kebal.

Sementara itu, sebagai bagian dari program penggunaan antibiotik secara bijak, Kemenkes telah mengeluarkan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) pada tahun 2008. DOEN adalah daftar obat terpilih yang paling dibutuhkan dan yang diupayakan tersedia di unit pelayanan kesehatan, dan direvisi secara berkala tiap tahun.

Selain itu, untuk meningkatkan ketepatan penggunaan antibiotik di fasilitas layanan kesehatan, Kemenkes akan meluncurkan Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik. Pedoman itu bakal menjadi acuan nasional dalam menyusun kebijakan antibiotik dan pedoman penggunaannya bagi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya.

“Pedoman itu akan diluncurkan pada 7 April mendatang, bertepatan dengan Hari Kesehatan Sedunia,” pungkas Sri.
(*/H-2)

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2011/04/01/ArticleHtmls/01_04_2011_020_018.shtml?Mode=0

April 1, 2011 Posted by | Artikel | Leave a comment

Adakah Kebijakan Obat Nasional

Oleh Kartono Mohamad

Pada awal tahun 1970-an Indonesia membuka kesempatan bagi industri farmasi internasional menanam modal di Indonesia. Mulailah PMA bidang farmasi berbondong-bondong masuk ke Indonesia.

Pemerintah Indonesia waktu itu menetapkan, setelah lima tahun beroperasi, industri farmasi asing harus sudah memproduksi bahan baku di Indonesia. Kemudian, dibuka pula kesempatan bagi modal dalam negeri untuk membuka pabrik farmasi.

Dalam waktu singkat jumlah merek dan jenis obat jadi di Indonesia meningkat cepat. Salah satu alasan dibiarkannya begitu banyak jenis dan merek obat adalah persaingan mereka di pasar sehingga harga makin murah. Sulit dimengerti bahwa pakar farmasi di Departemen Kesehatan menyamakan perdagangan obat dengan baju, yang semakin banyak merek semakin murah harganya.

Persaingan obat dan baju sangat berbeda. Dalam produk konsumsi, seperti baju, konsumen dapat memilih dan memutuskan mana yang paling sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal obat, terutama obat etikal, konsumen sama sekali tidak tahu mana yang harus ia beli, mana yang paling cocok dengan penyakitnya, dan mana yang mutunya lebih baik. Yang menentukan adalah dokter. Konsumen terpaksa membeli, berapa pun harganya. Maka, persaingan terjadi dengan cara membujuk dokter agar meresepkan produk tertentu.

Obat esensial

Kebijakan pertama seharusnya menetapkan jenis obat apa saja yang secara esensial diperlukan rakyat Indonesia. Di luar jenis itu, seharusnya izin memproduksi dan mengedarkannya dipersulit. Di situlah perlunya pemerintah menyusun daftar obat esensial (DOE) tanpa menentukan merek dagang yang akan beredar asal mutunya memenuhi syarat. DOE selanjutnya menjadi pedoman bagi rumah sakit pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk pengadaan obat. Dengan demikian, ada efisiensi penggunaan dan pemantauan rezim terapi.

Banyaknya jenis obat yang beredar saat ini membuat persaingan tidak sehat dan berdampak pada kekacauan dalam menentukan terapi yang efektif dan efisien. Jenis yang sangat banyak dan merek dagang yang juga sangat banyak ini akibat mudahnya pemerintah memberi izin (terutama lokal) untuk membuka pabrik obat. Banyak yang sebenarnya tidak profesional dan bahkan tidak berlatar belakang membuat obat.

Sebagian besar dari mereka hanya menjadi perakit obat dengan hanya bermodal membeli mesin dan bahan pembuat obat. Bandingkan, misalnya, dengan Bayer atau Hoechst (dulu) yang bermula dari pabrik kimia dan kemudian melalui penelitian dapat menemukan bahan berkhasiat obat.

Akibat perizinan yang begitu lunak—tanpa melihat jangka panjang—industri farmasi lokal berkembang sangat cepat. Padahal, pangsa pasar sangat kecil. Mereka kemudian hanya memproduksi obat-obat ”latah” (meniru). Ini pula yang membuat merek dagang untuk jenis yang sama menjadi sangat besar.

Untuk memenangi pasar, mereka berusaha mendapat izin edar lebih dulu dari pesaing— yang membuka peluang korupsi—dan berikutnya membujuk dokter.

Kebijakan harga

Para pejabat di Depkes dulu berprinsip biar pasar yang mengatur harga obat. Depkes hanya mengatur kapan pabrik obat boleh menaikkan harga produk. Akan tetapi, seperti telah disebut, pasar obat berbeda jauh dengan pasar produk lain.

Ketentuan ini lagi-lagi menjadi peluang untuk korupsi. Karena tidak ada kebijakan yang terarah, industri farmasi lokal yang hanya menjadi perakit obat bebas menentukan harga produk. Pada umumnya mereka menetapkan harga mendekati harga yang ditentukan industri penemu untuk mengesankan bahwa mutu mereka tidak berbeda dengan produk orisinal tersebut. Padahal, industri lokal tidak pernah melakukan riset awal.

Tidak selayaknya mereka dibebaskan menentukan harga produk mendekati harga produk orisinal. Pemerintah seharusnya menetapkan bahwa harga obat tiruan maksimal 60-70 persen dari harga obat orisinal karena tidak ada beban biaya riset. Bahkan bahan bakunya pun dibeli dari pasar di luar penemu awal, misalnya dari India, Hongaria, dan China, dengan harga jauh lebih murah daripada harga di negara penemu awal.

Bahan baku tersebut secara bebas dapat diproduksi oleh negara lain setelah masa perlindungan patennya habis. Jadi, sebenarnya yang dibuat industri lokal bukanlah obat paten, melainkan obat generik yang diberi merek dagang tersendiri.

Seandainya pemerintah tegas dalam menentukan batas harga obat tiruan atau generik bermerek tersebut, harga obat tidak seenaknya ditetapkan oleh industri nasional dengan keuntungan sangat besar.

Bahan pembuat obat

Setelah lima tahun pertama, tidak satu pun industri farmasi memproduksi bahan baku di sini dan pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Alasannya sederhana saja, selain fasilitas dan kemampuan riset obat di Indonesia sangat lemah, pangsa pasar bahan baku obat di Indonesia sangat kecil sehingga tidak ekonomis untuk berproduksi di sini.

Pemerintah waktu itu mungkin berpikir bahwa membuat obat seperti membuat kerupuk. Bahan bakunya cukup tepung dan garam. Jadi, ketika kita mensyaratkan agar industri farmasi membuat bahan baku obat di Indonesia, tidak terpikirkan bahwa bahan baku obat memerlukan dukungan industri hulu yang sesuai serta riset yang lama dan mahal.

Bahkan banyak industri farmasi dunia bergabung karena biaya riset semakin mahal dan persyaratan riset obat semakin ketat. Kalau hanya membuat bahan baku yang mudah diperoleh di pasar internasional, mengapa pula harus repot membuat sendiri di Indonesia yang pangsa pasarnya masih sangat kecil. Jumlah penduduk Indonesia memang besar, tetapi konsumsi obat per tahun dan per kapita masih sangat kecil.

Sampai sekarang tidak ada kebijakan pemerintah untuk mengembangkan industri hulu bagi produk obat. Jangankan bahan baku obat, untuk bahan pembantu saja pengembangannya tidak dipikirkan. Obat tidak hanya terdiri dari bahan baku zat aktif, tetapi diperlukan juga pencampur yang memenuhi syarat. Bahan bantu itu, antara lain, tepung khusus, gula khusus, perekat, dan kapsul, yang sampai sekarang tidak terpikirkan oleh pemerintah.

Produksi bahan bantu tidaklah sesulit membuat bahan baku aktif dan mempunyai peluang diekspor ke negara lain. Selama ini hampir 90 persen bahan pembuat obat (bahan aktif dan bahan bantu) diimpor. Industri dalam negeri hanya merakitnya menjadi obat jadi.

Selama kita tidak memikirkan masalah ini, Indonesia akan terus sebatas menjadi negara perakit obat yang tidak akan pernah mandiri. Harga obat pun akan terus menjadi beban bagi rakyat dan negara.

Kartono Mohamad Mantan Ketua Umum PB IDI

http://cetak.kompas.com/read/2011/04/01/03351156/adakah.kebijakan.obat.nasional

April 1, 2011 Posted by | Artikel | Leave a comment

Kementerian Kesehatan: Pemberian Antibiotik Diperketat

Hehehehe…Yakin?

 

Kementerian Kesehatan:
Pemberian Antibiotik Diperketat

Bekasi, 1 April 2011 06:18
Pemberian antibiotik akan diatur dengan lebih ketat oleh Kementerian Kesehatan karena banyak terjadi resistensi terhadap antibiotik yang disebabkan karena tidak tepatnya dosis yang diberikan.

“Pedoman penggunaan antibiotik ini dikeluarkan karena banyak indikasi penyimpangan-penyimpangan penggunaan antibiotik. Sebenarnya ada prosedur dalam pemberian antibiotik ini tapi karena sarana dan fasilitas yang terbatas di rumah sakit, maka dokter langsung memberikan antibiotik kepada pasien dengan mengira-ngira,” papar Direktur Jenderal Bina Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Sri Indrawati, di Cibitung, Bekasi, Kamis (31/3).

Pedoman untuk penggunaan antibiotik di rumah sakit itu akan mengatur mengenai pemberian antibiotik yang memang harus menggunakan resep dokter agar tidak merugikan pasien maupun dunia kesehatan pada umumnya.

Sri mencontohkan, banyak kasus dimana pasien hanya menderita flu ringan namun dokter langsung memberikan antibiotik, padahal seharusnya tidak memerlukan antibiotik.

Begitu juga ada kasus pemberian antibiotik diperbanyak karena adanya promosi dari industri obat. “Maka dari itu, sekarang kita benahi dengan membuat pedoman penggunaan antibiotik yang tepat,” katanya.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga telah mengeluarkan peringatan mengenai adanya resistansi terhadap antibiotik itu sehingga menjadi tema Hari Kesehatan Internasional 2011 yang diperingati tiap tanggal 7 April.

Sri menyebut kasus infeksi akibat bakteri atau kuman merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup besar di negara berkembang sehingga resistensi terhadap antibiotik itu tidak bisa dianggap masalah ringan.

Sri mencontohkan sudah ada keluhan dari dokter-dokter di rumah sakit mengenai antibiotik yang tidak lagi mempan untuk mengobati beberapa penyakit tertentu sehingga menghambat layanan kesehatan. “Ini tidak hanya jadi masalah di Indonesia tapi di seluruh dunia sehingga menjadi concern WHO,” katanya.

Dari berbagai studi ditemukan bahwa saat ini sebesar 40-60% antibiotik tidak digunakan secara tepat dalam artian tidak tepat dosis maupun peruntukannya.

Sri juga mengungkapkan, hingga 40% anak-anak yang menderita diare akut diberi antibiotik padahal mereka tidak memerlukannya. “Sebanyak 50% penderita pneumonia juga tidak tepat pemberian antibiotiknya,” kata Sri.

Untuk menghindari terjadinya kerugian dalam hal kesehatan yang disebabkan oleh penggunaan antibiotik yang tidak tepat, Sri mengingatkan agar masyarakat tidak sembarang mengkonsumsi antibiotik dan harus menggunakan resep dokter. “Jika mendapat resep dari dokter, tanyakan mana obat yang mengandung antibiotik,” tambahnya.

Masyarakat juga diingatkan untuk tidak membeli antibiotik dengan menggunakan resep yang didapat sebelumnya karena harus melalui resep dokter yang baru. [EL, Ant]

http://gatra.com/artikel.php?id=146818

April 1, 2011 Posted by | Artikel | Leave a comment

Pasien Cerdas, Pengobatanpun Rasional

Yth. Bapak/Ibu Peserta Seminar On Line

Selamat sore

Sesuai janji Kami, untuk menyampaikan rangkuman dari diskusi selama lebih kurang 2.5jam.
Silakan jika Bapak/Ibu ingin berbagi, rangkuman ini bisa disebarkan tak terbatas.
Maka dengan ini seminar on line dalam rangkaian kegiatan sewindu milis sehat(sehat@yahoogroups.com) resmi kami tutup dan atau milis sehat-seminar@yahoogroups.com non aktif.

—————————————————————————————————————————————————————————————————
Puji syukur kami panjatkan atas berkah dan rahmat-Nya sehingga seminar online dalam rangka memperingati sewindu berdirinya Milis Sehat, sehat@yahoogroups.com, dengan tema “Pasien cerdas, pengobatanpun rasional”  Sabtu, 26 Maret 2011, dapat terlaksana dengan lancar.

Berikut kami sampaikan rangkuman hasil seminar :

NARASUMBER:

1.  dr. Purnamawati S Pujiarto SpA(K), MMPed  (PSP)
Pendiri & Pembina Milis Sehat

2.  Prof. dr. Iwan Dwi Prahasto, M. Med.Sc., Ph.D  (IDP)
Guru Besar Farmakologi, Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada

3.  Irwan Julianto, MPH  (IJ)
Wartawan Senior Kompas

Hadir sebagai narasumber tamu (honored participants)

4.     Ee Lyn Tan,
Wartawan Thomson Reuters, Hongkong
(Asia Health Correspondent at Thomson Reuters)

Jumlah peserta :450 orang

Materi yang disampaikan beserta point-point diskusi yang dibahas adalah sebagai berikut:

A . PERAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN LAYANAN KESEHATAN YANG TERBAIK

Menjadi pasien yg cerdas sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, perlu effort yang lebih besar dari masyarakat sebagai konsumen kesehatan untuk meningkatkan pemahaman dan knowledge tentang kesehatan dengan tujuan agar bisa mendapat pelayanan medis yg cost effective, mempunyai good outcome dan less of side effect.

Beberapa  point yg perlu dipahami antara lain :
    Hak dan kewajiban konsumen
    Indikasi perlu tidaknya konsul ke dokter
    Komponen kunjungan ke dokter ( anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang )

Inti dari RUM adalah 5T  ==> Tepat ( Klinis, Dosis, Jangka waktu, Informasi, Harga ).

Obat = substance + informasi

Pahami dengar benar perihal obat ( kandungan, indikasi efek samping, kontra indikasi, dosis & cara pakai ). Berhati-hati dalam pemakaian antibiotik untuk menghindari resistensi. Gunakan antibiotik hanya jika terbukti ada infeksi Bakteri. Hindari pemakain obat ‘Puyer’ karena tidak memenuhi Good Manufaturing Practice dan Good Prescribing Practice. Pelajari perlu tidaknya pemberian obat OTC  dalam beberapa penyakit common problem pada anak-anak. Kapan perlu obat injeksi ? Hindari jika masih bisa diberikan secara oral.

Contoh-contoh IRUD yang perlu dihindari :

    Polifarmasi
    Pemakaian AB yg tidak tepat
    Pemberian steroid yang berlebihan
    Tingginya tingkat pemakaian obat non generik
    Tingginya tingkat pemakaian obat injeksi
    Tingginya tingkat pemakaian “obat” off abel use

Penuhi peran konsumen sebagai COMPLAINANTS, PARTICIPANTS,RECIPIENTS OF INFORMATION
Jadilah konsumen yang bijak dan cerdas. Ciptakan komunikasi yg lancar dengan tenaga kesehatan ==>  Bertanyalah !
Pahami tentang pencatatan rekam medis, informed consent dan informed refusal

Point – point diskusi :

1. Kenapa Polifarmasi terus terjadi ?
Keputusan meresepkan obat (oleh dokter) dipengaruhi banyak hal: Pendidikan, Regulasi,
Budaya,Sosial ekonomi. Perlu interaksi yg lebih intensif antara dokter dengan masyarakat agar dapat memahami  keinginan konsumen

2. Masih banyak dokter yg meresepkan AB dalam kasus ISPA
Karena jelas penyebabnya virus, tidak perlu AB. Kebanyakan dokter memberi alasan untuk menghindari infeksi sekunder atau komplikasi lain. Perlu kita pelajari apa makna infeksi sekunder ( baca CDC  : secondary infection &  Opportunistic infection )  sehingga bisa membantu dokter untuk merumuskan diagnosa yg lebih tepat.

3. Beberapa cara yg bisa dilakukan masyarakat untuk berperan aktif untuk  memperbaiki pelayanan kesehatan :
    Belajar, update ilmu sebanyak-banyaknya
    Speak up, together ! Tentunya dengan cara yg manis agar suara kita didengar dan dipahami.
    Jadilah duta RUM, dimulai dari lingkungan terdekat kita
    Jangan panik dengan kesulitan, “ It’s not easy to be a smart patient.”

4. Konon puyer merupakan tinggalan Belanda, padahal kita sudah berpuluh tahun merdeka, tentu ilmu pengetahuan sudah meningkat. Puyer tidak memenuhi kaidah EBM dan dari sudut RUM, puyer merupakan pintu gerbang terjadinya polifarmasi.

B. Kontroversi Puyer dan Polifarmasi  & Sulitnya Meregulasi “Obat Latah”

Masih jamak terjadi bahwa pasien memasrahkan pilihan dan nasibnya  pada ujung pena dokter dilain pihak otoritas ini  kerap disalah gunakan yang menimbulkan  pengobatan irrasional dan merugikan konsumen. Kontrak-mengontrak industri farmasi dan dokter menyebabkan polifarmasi semakin meluas.
Menurut Prof Dr Rianto Setiabudy  puyer dan polifarmasi adalah dua hal yang secara substansial berbeda. Selama masih ada kebiasaan memberikan obat berupa puyer, maka itu menjadi persembunyian yang aman bagi polifarmasi yang tidak rasional.

Harga obat di Indonesia masih terbilang tinggi, bahkan termahal  dibandingkan dengan negara lain.Ini tak lain karena industri farmasi di Indonesia masih tetap terjangkit ”penyakit” mencari rente (rent seeking), mencari keuntungan sebesar-besarnya yang telah berlangsung sejak era Orde Baru
Harga ‘obat latah ‘ mahal karena industri farmasi swasta nasional Indonesia lebih agresif ”mengontrak” para dokter dibanding industri farmasi asing padahal harga bahan bakunya sangat murah.

Obat resep (ethical drugs) adalah satu-satunya komoditas di dunia yang tidak memberikan kebebasan kepada konsumen/ pasien untuk memilih sendiri. Menjadi pasien cerdas adalah sangat penting untuk mengimbangi ‘ kekuasaan absolut’ dokter dalam penentuan pemilihan obat agar tercapai tujuan cost effective.

Point – point diskusi :

1. Posisi media sebagai watch dog untuk mengingatkan &  mendidik masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas. Selama konsumen masih membayar jasa dokter dan membeli obat dengan
merogoh kantong sendiri (fee for service), maka praktik “industrio-medical complex” akan terus berlangsung. Kita tidak bisa membebankan media untuk melakukan segala perubahan, kuncinya adalah masyarakat sendiri harus menjadikan suatu isu sebagai diskursus dan debat publik. Media hanyalah amplifier.

2. Media merupakan agen penting perubahan. Untuk melakukan kebijakan publik perlu dilakukan secara simultan dengan advokasi masyarakat, advokasi media, advokasi pemerintah, advokasi parlemen, advokasi litigasi. Issue kesehatan yg selama ini dipandang kurang ‘seksi’  perlu dikemas ulang dengan frame dan makna yg lebih menarik bagi masyarakat.

3. RUM bisa dikampanyekan dengan Iklan Layanan Masyarakat dengan kemasan yg lebih menarik minat penonton, mengajak untuk terlibat. ILM yg baik harus  melewati 6 tahap, mulai dari menyiapkan data dasar, praproduksi, FGD, produksi, penyiaran hingga feedback dan revisi.
Peran social media akan memperbesar peluang untuk melakukan perubahan.Namun kita perlu berhati-hati karena saat banjir informasi, terjadi apa yang disebut “paradox of plenty”, kita harus tetap kritis dan jeli terhadap info yang kita terima.

4. Dalam 3 dasawarsa terakhir, hampir tidak terjadi perubahan signifikan terhadap dalam peresepan obat di Indonesia, termasuk regulasi dari Kementerian Kesehatan/Depkes dan PB IDI. Mungkin pemerintah perlu mencontoh Filipina pada masa Presiden Cory Aquino yang tahun1988 mengeluarkan Generic Act.

C.Penggunaan obat yang tidak rasional dan implikasinya dalam sistem pelayanan kesehatan

Obat merupakan kebutuhan esensial manusia dan harus tersedia secara aman dalam jumlah dan jenis yg cukup. Jumlah obat di Indonesia mencapai 16 ribu jenis menimbulkan kebingungan  bagi praktisi medis untuk memilih yang benar-benar terbukti secara ilmiah dan medik bisa memberi efek terapetik yg bermakna secara  klinik dan statistik.
70% produk industri farmasi di seluruh dunia termasuk dalam kategori non esensial dan duplikatif. Sebagian besar masih dalam tahap eksperimental  sehingga efek terapetiknya belum jelas tapi sudah beredar dimasyarakat. Menurut klasifikasi Barrals, obat jenis ini mencapai 56% di dunia.
Belum tersedia informasi yang netral mengenai obat sering menyebabkan misleading.
Tingginya harga obat karena diserahkan ke mekanisme pasar telah mendiskriminasi sosioekonomi masyarakat. Pada situasi ini obat kehilangan rohnya sebagai bagian dari hak individu untuk dapat sembuh dari penyakit atau memperpanjang usia  karena  kendala ekonomi.
Terjadi variasi harga yang sangat lebar antar obat yang sejenis. Laju kecepatan pengembangan antibiotika, di satu sisi memang bermanfaat untuk mengatasi masalah resistensi terhadap antibiotika pendahulunya. Namun di sisi lain percepatan ini ternyata juga menjadi bencana bagi upaya penanganan penyakit infeksi.Bentuk ketidakrasionalan penggunaan antibiotika yang mengurangi ‘ efficacy ‘ : Tidak  tepat jenis,  dosis dan jangkan waktu pemberian.

Yang perlu dilakukan dalam peresepan  agar terhindar dari IRUM :
    Melakukan seleksi obat ( pilih yg efek terapetiknya > efek samping , buat daftar yang ringkas, obat baru harus lebih baik, obat kombinasi harus tepat, pertimbangkan dampak administatif & biaya, info efek samping, utamakan generik )
    Obat generik vs. brand name : keduanya mempunyai mutu yang sama karena sama-sama melalui  proses ‘good manufacturing product’
    Bentuk sediaan yang beragam : berikan obat sesuai bentuk sediaan yg tepat

Salah satu tahap penting dalam proses pengobatan adalah seleksi obat. Seorang praktisi medik harus menetapkan jenis obat yang benar-benar diperlukan bagi pasien. Obat yang diresepkan haruslah yang paling efikasius dan aman bagi pasien dari medical error. Setiap praktisi medik perlu selalu meng-update keilmuannya agar setiap tindakan medik yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara benar dan didasarkan pada bukti-bukti ilmiah yang terkini dan valid.

Point – point diskusi :

1.Sampai saat ini tidak ada regulasi mengenai peresepan. Peresepan obat adalah bagian dari kompetensi dan otoritas dokter. Pendidikan tentang menulis resep yang baik dan rasional memang diajarkan di FK. Namun pada prakteknya banyak pola peresepan yg menyimpang.Hingga saat ini tidak atau belum ada kewajiban untuk melakukan audit peresepan, apalagi hampir 70% masyarakat masih membayar obat dari kantongnya sendiri (out of pocket). Yang bisa mengatur itu nanti adalah sistem pembiayaan pelayanan kesehatan (managed care) atau sistem asuransi, karena dokter hanya akan boleh meresepkan obat-obat yang ada dalam daftar mereka . Kita  tidak perlu MEMERANGI praktek  “Industri-Medical-Complex”, tapi  menjadikan mereka partner yang bisa diajak berdiskusi  untuk mengubah cara-cara yang tidak terpuji  dan menyesatkan tersebut.

2.Obat dianggap sebagai public goods, sehingga tidak ada pembatasan di dalam memperdagangkan. Yang bisa dilakukan pemerintah dalam hal ini Badan POM dengan KOMNAS Penilai Obat Jadi adalah menscreening obat-obat berdasarkan bukti ilmiah yang sahih, terkini, dan dapat dipercaya berdasarkan prinsip-prinsip Evidence-based medicine

3.Gunakan antibiotika jika memang benar-benar terbukti ada infeksi oleh bakteri tertentu. Hindari penggunaan antibiotika untuk batuk pilek. Jika terjadi infeksi oleh bakteri yang resisten  bisa diganti antibiotik lain yang masih sensitif berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologi. Menjarangkan penggunaan antibiotika akan meminimalkan risiko berkembangnya bakteri yang resisten. Pasien rawat inap di rumah sakit  lebih dari 2 hari lebih berisiko untuk mengalami infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang resisten terhadap antibiotik

4. Obat yang diserahkan kepada pasien harus ada labelnya. Ini wajib secara hukum, dan pasien harus mengetahui komposisinya. Adalah menjadi hak pasien untuk meminta penjelasan mengenai kandungan dan komponen obat yang diberikan.
Pasien BERHAK 100% untuk minta copy resep atas setiap obat yang diterima dari dokter, itu bagian dari PRINSIP PRINSIP PATIENT SAFETY
Regulasi yang ada hanya soal pelabelan obat jadi, tetapi belum ada regulasi tentang pelabelan obat campuran yang diresepkan dokter.
5. . Leaflet atau package insert adalah HAK PASIEN. kalau ada apotek yang tidak menyerahkan ke pasien, itu dianggap PENCURIAN dan MENYEMBUNYIKAN Hak pasien  ==> Pasien harus meminta.

6.Tidak ada bukti ilmiah yang meyakinkan bahwa suplemen mampu memperbaiki status kesehatan seseorang, karena tidak ada uji kliniknya .
7. Ada sekitar 4000 lebih obat yang saat ini masih beredar, tetapi tanpa disertai bukti ilmiah. Contohnya adalah obat batuk, obat untuk common cold, obat tetes mata campuran, obat lambung dsb.
8. Tidak ada informasi yang rahasia/patut dirahasiakan berkaitan dengan obat yang kita minum atau gunakan. karena semua informasi itu juga tersedia di Buku IONI (Informatorium Obat Nasional Indonesia), MIMS, ISO

D. Beberapa point – point diskusi hal yang terkait dengan peran media massa (pers) dalam mencerdaskan pasien (konsumen kesehatan)
1. Peran media dalam mengimbangi kuatnya pengaruh PR (public relation) dari pihak industri farmasi dalam mempromosikan suatu produk baru (dalam hal ini obat), agar dapat tetap independent dalam menyampaikan berita kepada masyarakat adalah suatu hal yang harus menjadi perhatian serius. Untuk itu kalangan jurnalis pun harus meng-update terus perkembangan inovasi pengobatan (farmakoterapi) dan menelusuri apakah produk baru tersebut:
a. dapat diterima dan beredar & dipakai oleh praktisi kedokteran spesialis, dan
b. telah dievaluasi/direview dalam jurnal kedokteran yang terkait yang menjamin bahwa isi berita yang akan disampaikan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan kedua syarat itulah, seorang jurnalis dapat memiliki dasar yang kuat dalam mengkritisi informasi apa yg disampaikan oelh pihak PR dari industri farmasi.

2. Peran Reuters dalam mencerdaskan konsumen kesehatan agar pola pengobatan makin rasional yaitu dengan memberikan informasi yang akurat, berimbang, dan telah diteliti sebelumnya atas sebuah informasi yang akan disampaikan. Selanjutnya, biarkan pembaca yang menilai.

3. Seberapa baik peran media dalam mengawasi berjalannya suatu prosedur/ketentuan peresepan yang baik di sebuah negara maju? Apakah permasalahan di bidang kesehatan meupakan topic yang hangat dibicarakan di Negara maju?

Media konvensional dan internet telah merubah wajah dunia akan perlunya kepedulian permasalahan kesehatan. Dibandingkan dengan Indonesia, Cina, negara berkekuatan raksasa ekonomi baru sangat peduli akan permasalahan ini, hal ini terkait dengan kenaikan tajam pengeluaran bidang kesehatan rakyatnya.

4. Pengalaman media dalam hal ini Reuters dalam meliput pemberitaan masalah Resisensi Antibiotika, adalah bahwa baik di Negara maju maupun berkembang sama-sama mengalami permasalahan yang serupa terkait resistensi antibiotika. Dan benar bahwa terlalu sedikit orang yang peduli akan masalah besar ini. Namun dibeberapa negara, Hongkong, misalnya, telah cukup baik dalam mengantisipasi permasalahan dimasa mendatang dengan cara melakukan audit peresepan di rumah-rumah sakit pemerintah. Farmasis/apoteker dapat mempertanyakan apabila suatu antibiotik diresepkan secara salah dan tidak perlu. Tetapi ada hal yang perlu diingat, bahwa sekedar membuat peraturan adalahi tidak cukup, yang diperlukan adalah peraturan yang disertai adanya usaha penegakkan hukum dan peraturan yang dibuat tersebut (enforcement).

Jakarta,  28 Maret 2011

Moderators
Samsul-M.Hafiizh-Ghozan

Kunjungi kami di (Visit us at):
Official Web : http://milissehat.web.id/
FB           : http://www.facebook.com/pages/Milissehat/131922690207238
Twitter     : http://twitter.com/milissehat/
Mailing List : http://groups.yahoo.com/group/sehat/join

April 1, 2011 Posted by | Artikel | Leave a comment

Salah Guna Petaka pun Tiba

Penggunaan antibiotik yang tidak tepat memicu kuman jadi kebal.

Penyakit pun lebih sulit disembuhkan.

BEBERAPA studi menunjukkan peng gunaan antibiotik cenderung berlebihan dan umumnya justru diberikan kepada penyakit atau kondisi yang sebenarnya tidak memerlukan antibiotik. Hal itu merupakan permasalahan kesehatan yang serius di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Penelitian WHO di Indonesia pada 2005 menemukan 50% resep di puskesmas dan rumah sakit di Indonesia mengandung antibiotik. Survei nasional 2009 menemukan antibiotik diresep kan untuk penyakitpenyakit yang disebabkan virus seperti diare akut dan selesma (flu). Padahal, antibiotik hanya mempan bagi bakteri, bukan virus.

Studi yang dilakukan Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran UGM pada 1998 juga menemukan berbagai penggunaan antibiotik yang jauh dari ideal. Hampir semua penderita infeksi saluran pernapasan atas nonpneumonia (92-98%), baik dewasa maupun balita, mendapatkan paling tidak satu jenis antibiotik jika mereka berobat ke puskesmas. Di praktik swasta, fenomena itu ternyata juga tidak berbeda. Penggunaan antibiotik yang tidak patut mencapai 82%-89%.

Hasil serupa ditemukan juga pada studi oleh Yayasan Orang Tua Peduli (YOP) yang menunjukkan untuk anak-anak penderita infeksi virus, seperti demam yang sesungguhnya bisa sembuh dengan sendirinya tanpa obat-obatan, diberi antibiotik (86,4%). Demikian juga dengan diare (74,1%).

Di masyarakat, kebiasaan membeli antibiotik tanpa resep kerap dilakukan. Masyarakat kerap membeli antibiotik dengan resep yang pernah didapat sebelumnya.

Hal-hal tersebut tergolong sebagai penggunaan antibiotik yang irasional atau tidak tepat sasaran.

Penggunaan antibiotik yang irasional jelas merugikan pasien. Selain rugi uang karena harus membeli obat yang tidak perlu, pasien juga berisiko tidak sembuh dan mengalami efek samping.

Lebih dari itu, penggunaan antibiotik yang irasional berpotensi membuat kuman menjadi kebal obat. Pengobatan penyakit pun jadi lebih sulit.

“Jika penggunaan antibiotik irasional tidak dibenahi, kita dapat kembali ke era sebelum antibiotik ditemukan,” ujar perwakilan WHO dr Sharad Adhikary dalam lokakarya kesehatan di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Sabtu (26/3) lalu.

Menurut Sharad kekebalan terhadap antibiotik bukan hal baru. Namun, itu makin lama makin mengkhawatirkan dan membahayakan. Karenanya pada peringatan Hari Kesehatan Sedunia 7 April mendatang WHO mengambil tema Antimicrobial resistance: no action today no cure tomorrow.

Pada kesempatan sama, Guru Besar Farmakologi Universitas Gadjah Mada Iwan Dwi Prahasto menjelaskan bentuk ketidakrasionalan penggunaan antibiotik cukup beragam, mulai ketidaktepatan dalam pemilihan jenis antibiotik hingga cara dan lama pemberiannya.
Harus cerdas Menurut Iwan, peresepan antibiotik yang tidak perlu merupakan salah satu fenomena buruk di dalam dunia ke dokteran.
d Terlebih, selain kerap meresepkan m antibiotik yang tidak t perlu, banyak dokter gemar g meresepkan antibiotik nongenerik n yang mahal.

Lebih lanjut Iwan menggambarkan rentang harga antibiotik yang begitu bervariasi.
Contohnya untuk antibiotik jenis siprofloksasin merek dagang (branded generic) yang patennya p sudah habis pada 2003, 2 harga bervariasi mulai Rp1.200 hingga lebih dari Rp29 R ribu.

“Artinya, untuk jenis obat yang sama, perbedaan harga antarmerek dagang bisa mencapai 23 kali lipat. Perbedaan itu akan terlihat semakin lebar l mencapai 100 kali lipat manakala m dibandingkan dengan siprofloksasin generik yang harganya cuma Rp345,” papar p Ketua Ikatan Ahli Farmakologi m Indonesia itu.

Dalam menghadapi fakta demikian, masyarakat dituntut cerdas dalam berobat. Ia menegaskan pasien berhak bertanya dan berdiskusi dengan dokter saat s konsultasi. “Dokter bertug menolong, tapi Anda yang gas menentukan. Toh, tidak ada yang bisa memberi garansi jika harga obat 50 kali lebih mahal, Anda A akan 50 kali lebih cepat sembuh.”

Hal senada juga diungkapkan salah satu penasihat Yayasan Orang Tua Peduli, konsultan anak dr Purnamawati S Pujiarto SpA(K).
Menurutnya, saat ini di ruang periksa dokter pasien sering kali berakhir sebagai pihak yang cenderung `terima jadi’ dan kurang memiliki daya tawar (bargaining power).

“Penting bagi masyarakat untuk lebih proaktif mencari informasi dan mencerdaskan diri agar dapat menjadi konsumen kesehatan yang lebih berdaya,” ujar dokter yang akrab disapa Wati itu.

Sebenarnya, lanjut Wati, penyakit harian seperti demam, flu, dan batuk jarang sekali membutuhkan obat. Terapi sebuah penyakit pun tidak selalu harus dilakukan dengan konsumsi obat.

“Oleh karena itu, jangan berniat ke dokter sekadar untuk meminta obat. Jangan gantikan konsultasi dengan selembar kertas resep,” pungkas dokter yang aktif mengampanyekan pola penggunaan obat yang rasional dan keselamatan pasien itu. (H-2)

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2011/03/30/ArticleHtmls/30_03_2011_027_023.shtml?Mode=0

March 30, 2011 Posted by | Artikel | Leave a comment

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 932 other followers

%d bloggers like this: